Eksplorasi Makna dan Motivasi Fraud: Studi Fenomenologi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah = Exploring the Meaning and Motivation of Fraud: A Phenomenological Study on Public Procurement in Local Government

SUTRISNO PARINTAK. Eksplorasi Makna dan Motivasi Fraud: Studi Fenomenologi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (dibimbing oleh Syanfuddin, Ratna Ayu, Damayanti, dan Syamsuddin). Latar belakang. Penelitian mengenai fraud dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik menunjukkan bahwa model-model teoretis, baik seperti Fraud Triangle, Diamond, Pentagon, maupun Hexagon belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas dinamika kekuasaan, tekanan politik, dan rasionalisasi individual yang melatarbelakangi tindakan fraud, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Tujuan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi makna dan motivasi di balik tindakan fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta merumuskan kerangka teoretis baru yang lebih kontekstual. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi Edmund Husserl, melalui tujuh tahapan: (1) reduksi fenomenologis, (2) bracketing, (3) deskripsi struktur pengalaman, (4) analisis noesis dan noema, (5) interpretasi makna, (6) validasi tematik, dan (7) refleksi kritis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan OPD, anggota DPRD, dan pihak rekanan dari empat pemerintah daerah yaitu: Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo. Hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa selain enam elemen dalam Fraud Hexagon Theory, terdapat satu faktor tambahan yang dominan, yaitu tekanan politik. Faktor ini berfungsi sebagai pendorong struktural yang menciptakan iklim permisif terhadap kolusi, manipulasi anggaran, dan pengabaian praktik keuangan. Kesimpulan. Temuan penelitian ini mengarah pada konstruksi Fraud Heptagon, sebuah konstruksi teoretis baru yang memberikan pemahaman lebih menyeluruh dan kontekstual terhadap praktik fraud dalam sektor publik. Penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana teoretis dalam kajian fraud, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan sistem pengawasan, strategi pencegahan, dan kebijakan antikorupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di Indonesia.

Keyword : fraud, fenomenologi, pengadaan barang dan jasa, tekanan politik pemerintah daerah, Fraud Heptagon.