PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBERIAN PENYULUHAN HUKUM = Supervision of rhe Regional Supervisory Council of Notaries in the Provision of Legal Counseling

ABSTRAK MUH. IMAM FIQRI SULHING (B022211005). Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Dibimbing oleh Naswar, sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Notaris memiliki kewenangan untuk memberi penyuluhan hukum yang terbatas pada pembuatan suatu akta. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan memahami tindakan serta pembuktian yang dilakukan oleh pengawas notaris ketika notaris menjalankan kewenangan serta tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada para pihak. Metode: Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data dan informasi di Kolaka Sulawesi Tenggara, analisis data menggunakan metode kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap pelaksanaan kewenangan penyuluhan hukum oleh notaris masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial, serta belum dilengkapi dengan standar operasional atau instrumen evaluasi khusus terkait pelaksanaan penyuluhan hukum; (2) Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kewajiban penyuluhan hukum oleh notaris, antara lain belum adanya pengaturan teknis pelaksanaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya dokumentasi dan pengawasan yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi penyuluhan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi para pihak. Kesimpulan: Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pemberian penyuluhan hukum oleh notaris masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial, tanpa instrumen evaluasi terhadap kualitas isi penyuluhan. Ketidakjelasan norma dalam UUJN, keterbatasan sumber daya MPD, minimnya pelatihan, dan absennya pedoman teknis menghambat efektivitas pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan penyuluhan hukum juga mengalami kendala struktural dan kultural, seperti fasilitas yang tidak memadai, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kultur profesi notaris yang cenderung memformalkan penyuluhan tanpa dokumentasi yang layak. Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Penyuluhan Hukum.