TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN)) = LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF INFORMATION AND DOCUMENTATION OFFICERS IN REALIZING PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (STUDY AT THE SOUTH SULAWESI PROVINCIAL GENERAL ELECTION COMMISSION)

ANDI TASYA LUTFI MUSA (B021211092) dengan judul “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFROMASI PUBLIK (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan)”. Di bawah bimbingan Eka Merdekawati Djafar selaku Pembimbing. Latar Belakang: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selama tahun 2022-2024 terdapat informasi publik yang belum disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi tersebut meliputi ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit dan ringkasan informasi publik pengadaan barang dan jasa. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Sulawesi Selatan. Metode: Penelitian ini menerapkan penelitian empiris dengan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber serta studi kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil: Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Implementasi tugas PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan infromasi publik belum efektif karena masih terdapatnya informasi yang tidak disediakan seperti ringkasan pengadaan barang dan jasa. Hal ini mencerminkan lemahnya pemahaman PPID KPU Sulawesi Selataan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mengakibatkan ketidakselarasan dengan teori kewenangan dan teori pelayanan publik. (2) Salah satu faktor utama yang mempengaruhi implementasi petugas PPID KPU Sulawesi Selatan dalam penyediaan informasi publik menurut penulis dari hasil wawancara yang dilakukan adalah penegak hukum yaitu pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan ketentuan keterbukaan informasi, yakni PPID dan pimpinan KPU Sulawesi Selatan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaga tersebut. Kesimpulan: Implementasi tugas PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik belum maksimal hal tersebut disebakan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh PPID KPU Sulsel masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap aturan yang berlaku, sehingga implementasi penyediaan keterbukaan informasi publik belum maksimal dalam pelaksanaanya.