Analisis Hukum Perubahan Perizinan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Pertambangan PT Vale Indonesia Tbk = LEGAL ANALYSIS OF CHANGES IN WORK CONTRACT PERMIT TO SPECIAL MINING BUSINESS PERMIT FOR PT VALE INDONESIA Tbk MINING

ABSTRAK ALFIYYAH LAMDAR (B021211066). ANALISIS HUKUM PERUBAHAN IZIN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS PADA PT VALE INDONESIA TBK. Dibimbing oleh Eka Merdekawati Djafar sebagai Dosen Pembimbing. Latar Belakang: PT. Vale Indonesia Tbk mengalami perubahan menjadi IUPK. Dari perubahan tersebut terdapat penyesuaian dari perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya otonomi daerah, serta terbatasnya kemampuan masyarakat lokal dari dampak negatif aktivitas pertambangan; Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem perizinan dan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari peralihan sistem perizinan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terkait kegiatan pertambangan PT Vale Indonesia Tbk; Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif; Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peralihan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada PT Vale Indonesia Tbk menggeser tata kelola pertambangan dari sistem kontraktual yang seimbang menjadi sistem administratif yang dikendalikan secara sentral. Perubahan ini mengurangi kewenangan pemerintah daerah dan membatasi partisipasi masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan mengurangi keadilan, meskipun memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan pengawasan pusat yang lebih ketat; (2) Peralihan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menekankan kontrol pusat dalam tata kelola pertambangan Indonesia, membatasi kewenangan daerah dan partisipasi masyarakat. Praktik pertambangan berkelanjutan, termasuk reklamasi dan kegiatan pascatambang, bertujuan untuk memulihkan lingkungan dan melindungi masyarakat terdampak.