Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Dalam Menjamin Transparansi Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pilkada 2024 = The Authority of the Enrekang Regency General Election Commission to Ensure Transparency in the 2024 Sub-District Election Committee Recruitment

WIDYA ASTUTI (B021211061). Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Dalam Menjamin Transparansi Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pilkada 2024. Dibimbingan oleh Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mekanisme rekrutmen PPKyang lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam pada Pilkada 2024, serta menganalisis prinsip transparansi yang diterapkan dalam proses rekrutmen PPK oleh KPU Kabupaten Enrekang pada Pilkada 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, serta kajian regulasi dan literatur, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) KPU Kabupaten Enrekang dalam proses rekrutmen PPK masih mempunyai permasalahan. Di antaranya adalah keterbatasan akses informasi di wilayah pedesaan, kendala jaringan internet, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap proses seleksi. Selain itu, masih ada peserta yang terindikasi memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan partai politik, yang berpotensi mengganggu netralitas dan integritas proses rekrutmen. Permasalahan ini menjadi tantangan bagi KPU dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan independen.(2) Penerapan prinsip transparansi dalam rekrutmen PPK oleh KPU Kabupaten Enrekang pada Pilkada 2024 menunjukkan komitmen terhadap Pemilu yang terbuka dan akuntabel. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses informasi di daerah pedesaan, belum optimalnya penggunaan sistem digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk tanggapan dan pengawasan terhadap proses rekrutmen masih bersifat pasif, karena kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam proses seleksi.