KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PENGHITUNGAN RESTITUSI BAGI KORBAN INVESTASI ROBOT TRADING VIRAL BLAST GLOBAL (STUDI PUTUSAN NOMOR:44/PID.SUS/2023/PT.SBY) = THE AUTHORITY OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY IN CALCULATION OF RESTITUTION FOR VICTIMS OF THE GLOBAL VIRAL TRADING BLAST ROBOT INVESTMENT (DECISION STUDY NUMBER: 44/PID.SUS/2023/PT.SBY)

Muhammad Rafli (B021211056), KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PENGHITUNGAN RESTITUSI BAGI KORBAN INVESTASI ROBOT TRADING VIRAL BLAST GLOBAL (STUDI PUTUSAN NOMOR:44/PID.SUS/2023/PT.SBY). dibimbing oleh Andi Syahwiah A. Sappidin. Sebagai pembimbing utama. Tujuan dari penelitian ini nntuk menganalisis kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi dan memulihkan korban investasi robot trading Viral Blast Global Dan Untuk mengetahui mekanisme perhitungan restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban investasi robot trading Viral Blast Global. Penulis dalam menganalisis permasalahan ini melalui metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian hukum. Dengan menggunakan data-data. Data Primer wawancara dengan narasumber seperti anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ahli hukum, dan praktisi terkait untuk menggali kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan restitusi dan Data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan praktik restitusi. Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan luas dalam melindungi dan memulihkan korban investasi bodong, seperti pada kasus Robot Trading Viral Blast Global.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis, serta mengusulkan restitusi untuk membantu korban memperoleh penggantian kerugian. 2)Mekanisme perhitungan restitusi melibatkan pengumpulan data dan verifikasi bukti yang mendukung klaim korban, dengan mempertimbangkan kerugian finansial, keparahan, dan kondisi sosial-ekonomi korban. Meskipun pemulihan total kerugian sulit tercapai,Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.