IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP TAMBANG BATUAN DI KABUPATEN TANA TORAJA = IMPLEMENTATION OF PROVINCIAL GOVERNMENT SUPERVISION OF ROCK MINES IN TANA TORAJA REGENCY

ABSTRAK RISANTI RERUNG (B021211055). Implementasi Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Tambang Batuan di Kabupaten Tana Toraja. Dibimbing oleh Zulkifli Aspan sebagai Pembimmbing. Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pertambangan batuan di Kabupaten Tana Toraja yang diduga tidak sesuai dengan peraturan, serta lemahnya pengawasan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan terganggunya kehidupan masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap tambang batuan di Kabupaten Tana Toraja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektur Tambang Regional Sulawesi Selatan, pelaku usaha tambang, dan masyarakat terdampak di sekitar lokasi tambang. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan optimal. Ketiadaan pejabat pengawas tambang di daerah, keterbatasan jumlah inspektur tambang, minimnya pembinaan kepada pelaku usaha, serta tidak adanya koordinasi antara provinsi dengan pemerintah kabupaten menjadi faktor penghambat utama. Pengawasan cenderung hanya dilakukan terhadap tambang legal, sedangkan tambang ilegal luput dari pemantauan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Kesimpulan: Implementasi pengawasan pemerintah provinsi terhadap tambang batuan di Tana Toraja belum efektif. Kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan menyebabkan maraknya pelanggaran izin serta kerusakan lingkungan, yang dipicu oleh lemahnya kapasitas pengawasan, minimnya sumber daya, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat sekitar tambang. Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Pemerintah Provinsi, Tambang Batuan, Tana Toraja.