IMPLEMENTASI PENGAWASAN UJI KELAYAKAN ANGKUTAN UMUM OLEH UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAROS = Implementation Of Supervision Of Public Transport Feasibility Tests By The Maros Regency Transportation Service's Motor Vehicle Testing Uptd

Latar Belakang: Uji kelayakan angkutan umum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan transportasi darat, serta bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan publik. Pentingnya pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi regulasi dan kontrol pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kendaraan memenuhi standar teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sebagai institusi yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengaturan transportasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan oleh UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Maros dalam uji kelayakan Angkutan umum dan faktro-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pengawasan uji kelayakan angkutan umum. Metode: Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Empiris, dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maros dalam melakukan uji kelayakan Angkutan Umum yaitu dengan melakukan bentuk pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa pemeriksaan standar dan ujian fisik kendaraan. Pengawasan tidak langsung berupa pemeriksaan dokumen, media massa, pengaduan. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Pengawasan Uji Kelayakan Angkutan Umum adalah faktor hukum yaitu tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait dengan pelaksanaan uji kelayakan angkutan umum, faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, faktor masyarakat yakni kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jasa transportasi untuk melakukan pengujian kelayakan kendaraannya serta rendahnya jumlah SDM yang bersertifikat. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum optimalnya pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Maros dalam hal pemeriksaan fisik kendaraan hal ini di lihat dari masih banyaknya angkutan umum yang tidak memenuhi standar kelayakan namun tetap beroperasi di jalan dan lemahnya penegakan hukum terkait pengujian kelayakan angkutan umum. Kata Kunci: Pengawasan, Perhubungan, Kelayakan, Angkutan