PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN LUWU TIMUR = IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF SUBSIDIZED FERTILIZER DISTRIBUTION VIOLATIONS IN EAST LUWU REGENCY

Latar Belakang: Berdasarkan pada PERMENDAG. No. 4/2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Setiap provinsi yang berada di wilayah Indonesia mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sesuai kebijakan distribusi pupuk yang telah diterapkan. namun implementasinya di lapangan seringkali mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh beragam faktor, termasuk rendahnya kapasitas dan koordinasi antar instansi terkait, serta adanya praktik korupsi dan kolusi yang menghambat efektivitas pengawasan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur dan bagaimana penjatuhan sanksi bagi pelanggar penyaluran pupuk bersubsidi dengan HET. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode yang mengkaji permasalahan terkait aspek hukum serta kenyataan yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan fungsi pengawasannya lewat berbagai bentuk pengawasan dengan sesuai tupoksi yang diberikan namun belum optimal. (2) Penjatuhan sanksi bagi pelanggar HET dilakukan berdasarkan ketentuan PERMENDAG. No. 4/2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,namun diperlukan peraturan lanjutan berupa peraturan kebijakan dalam bentuk petunjuk teknis. Kesimpulan: Pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur belum optimal. Dikarenakan pelaksanaan pengawasan masih mendapati hambatan atau masalah, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengawasan, luasnya wilayah yang tidak semua dapat dijangkau oleh pengawas, dan juga minimnya koordinasi lintas sektor unsur aparatur pemerintah terkait pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan dibutuhkan peraturan lanjutan berupa peraturan kebijakan berupa petunjuk teknis yang dapat dibuat merinci secara spesifik kriteria dan indikator yang menjadi dasar bagi setiap tingkatan sanksi. Serta detail operasional yang lebih spesifik masih diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapannya di lapangan.