PENGATURAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI SAHAM DALAM PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN = REGULATION OF LAND RIGHTS AS SHARES IN A COMPANY HOLDING A MINING BUSINESS LICENSE

Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji pengaturan hak atas tanah sebagai saham dalam perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai respons terhadap konflik agraria yang kerap muncul antara masyarakat pemilik tanah dan perusahaan tambang di wilayah pertambangan, khususnya di Desa Mosolo, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Latar belakang penelitian didasarkan pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, namun dalam praktiknya masyarakat sering hanya menerima ganti rugi satu kali tanpa manfaat jangka panjang. Tujuan: (1) merancang kerangka hukum inovatif yang memungkinkan hak atas tanah dikonversi menjadi saham melalui mekanisme inbreng; (2) merumuskan prosedur hukum konversi yang menjamin kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan masyarakat; serta (3) merancang strategi harmonisasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah berbasis prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), tanggung jawab korporasi, dan peran aktif negara. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner yang menggabungkan analisis normatif (studi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum) dengan penelitian empiris melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, perusahaan (PT. GKP), dan instansi terkait di lokasi konflik. Hasil: (1) hak atas tanah dapat dikonversi menjadi saham melalui Pasal 34 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan syarat penilaian independen, persetujuan RUPS, pendaftaran di BPN, dan pengumuman dalam surat kabar; (2) harmonisasi efektif dicapai melalui FPIC, transparansi prosedur, dan peran pemerintah sebagai mediator; serta (3) kerangka konseptual interdisipliner (hukum, ekonomi, sosial) berhasil dirancang untuk menjamin keadilan distribusi manfaat dan keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan: (Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa konversi hak atas tanah menjadi saham bukan hanya layak secara hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi konflik agraria, dan memperkuat kemitraan berkelanjutan antara masyarakat dan perusahaan. Keterbaruan: Keterbaruan penelitian terletak pada integrasi mekanisme hukum privat (UUPT) dan hukum publik (UUPA, UU Minerba) melalui pendekatan interdisipliner yang mengusung konsep continuum ownership dan penerapan teori-teori transformasi hukum, kepemilikan, keadilan, serta tanggung jawab dalam konteks pertambangan