KONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SISTEM ADAT TAYADE GORONTALO DALAM KAITANYA ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL = LEGAL CONSTRUCTION OF LAND RIGHTS TRANSFER IN THE CUSTOMARY SYSTEM TAYADE OF GORONTALO IN RELATION TO THE PRINCIPLE OF HORIZONTAL SEPARATION

SAHARUDDIN (B013222001). Konstruksi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Sistem Adat Tayade Gorontalo Dalam Kaitannya Asas Pemisahan Horizontal Dibimbing oleh Andi Suriyaman Mustari Pide. Yunus Wahid, dan Muhammad Ilham Arisaputra Latar Belakang: Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa di Provinsi Gorontalo masih berlaku sistem jual beli tradisional yang dikenal dengan sistem Tayade, yaitu praktik peralihan hak atas tanah atau tumbuhan secara terpisah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan konstruksi hukum peralihan hak atas tanah sistem Tayade yang sesuai dengan asas pemisahan horizontal dan konteks masyarakat Gorontalo. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum dan budaya, pluralisme hukum dan filosofis, lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Gorontalo, jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer, menggunakan analisis kualitatif disajikan secara deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem Tayade dilakukan melalui tiga cara: jual beli pohon terpisah dari tanah, tanah terpisah dari pohon, dan tanah berdasarkan jumlah pohon; (2) Kultur hukum yang memengaruhi sistem ini berasal dari tradisi adat waris (Tayade), sistem gadai (Mopohuloo), serta pengaruh hukum nasional modern. (3) Konstruksi hukum peralihan hak atas tanah dalam sistem Tayade diperlukan model yang terintegrasi dengan pengaturan batas waktu hak pengelolaan tanah atau pohon, mekanisme jual beli yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kesimpulan: Peralihan hak atas tanah dalam sistem Tayade perlu diselaraskan dengan peraturan nasional, terutama dalam pengaturan batas waktu hak pengelolaan. Kebaruan: Penelitian ini merumuskan bentuk kebijakan jual beli tanah/pohon dengan sistem pembatasan waktu hak milik atas pohon. Hal ini memberikan arah baru dalam menyusun regulasi pertanahan berbasis kearifan lokal.