PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN ADAT UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN = Legal Protection of Papuan Indigenous Peoples in the Preservation of Customary Forest Functions to Support Sustainable Forest Management

Latar belakang: Kebijakan investasi di sektor kehutanan pada kawasan hutan adat di Papua, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:35/PUU-X/2012 yang telah mengeluarkan hutan adat dari rezim hutan Negara, hutan adat sebagai hutan hak, bukan lagi hutan negara. Tujuan: Untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Papua dalam pelestarian hutan adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Metode: Menggunakan penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan filosofi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil: penelitian menunjukkan; (1) Perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Papua dalam pelestarian hutan adat diberikan sebagai bentuk tanggung jawab Negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak ulayat mereka atas hutan adatnya. (2) Negara belum secara penuh memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua atas tanah ulayatnya pada kawasan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:35/PUU-X/2012 yang telah mengeluarkan hutan adat dari rezim hutan Negara. (3) Perlunya membatasi hak mengatur negara untuk memanfaatkan hutan adat pada Masyarakat Hukum Adat tanpa menghilangkan hak menguasai negara atas sumberdaya alam dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Kesimpulan: Negara belum memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat Papua dalam melestarikan hutan adat melalui skema perizinan investasi pada kawasan hutan adat yang bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kebaruan: penelitian ini merumuskan pembatasan hak mengatur Negara atas pemanfaatan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Papua