REFORMULASI PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA = REFORMULATION OF CRIMINAL REGULATIONS ON FINES IN CRIMINAL ACTS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE PAPUAN INDIGENOUS COMMUNITY

Latar belakang: pidana denda sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak pada masyarakat adat Papua sangat tidak berkeadilan terhadap Anak sebagai korban. Tujuan: untuk mengkaji dan menemukan pemidanaan denda yang berkeadilan terhadap Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan. Metode: menggunakan penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan filosofi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil: penelitian menunjukkan; (1) Hakekat pengaturan pidana denda dalam tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak pada masyarakat adat di Papua haruslah memberikan rasa keadilan kepada Anak sebagai korban sebagai bagian dari upaya pemulihan dirinya sebagai manusia. (2) Implementasi pengaturan dan penerapan sanksi pidana denda tidak berkeadilan terhadap Anak sebagai korban, tidak sejalan dengan sila ke-2 Pancasila, serta bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat di Papua. (3) formulasi ideal mendorong denda bukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan memberikan denda tersebut langsung ke Anak sebagai korban melalui putusan pengadilan. Kesimpulan: Pidana denda harus bisa memberikan rasa keadilan kepada Anak sebagai korban sebagai bagian dari upaya pemulihannya dengan mengeluarkannya dari rezim Penerimana Negara Bukan Pajak dan diberikan langsung ke Anak sebagai korban melalui putusan pengadilan. Kebaruan: penelitian ini mengkritisi pidana denda sebagai Penerimana Negara Bukan Pajak, dan mendorong pengaturan pidana denda yang langsung diberikan ke Anak sebagai korban sebagai bagian dari upaya pemulihannya sehingga lebih berkeadilan.