IMPLEMENTASI HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN = THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INQUIRY BY THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

Implementasi hak angket oleh DPRD provinsi sulawesi selatan masih menuai polemik dikarenakan implementasi hak angket tidak lain dimaksudkan untuk mendapatkan titik terang mengenai bentuk dan prosedur pelaksaan hak angket, terhadap kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Sealatan. Tujuan: penelitian ini merupakan untuk menganalisis bentuk prosedur pelaksanaan Hak angket yang dilaksanakan dan dijalankan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan implementasi penggunaan hak angket DPRD terhadap kebijakan pemerintahan provinsi sulawesi selatan. Metode: Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yang dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan serta argumentasi atau pandangan yang disampaikan oleh responden terhadap permasalahan dari penelitian ini. Teknik analisis reduksi data bahan hukum yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif untuk menjadi acuan dalam Implementasi hak angket oleh DPRD provinsi sulawesi selatan. Hasil: penelitian ini menujukkan (1) Pengaturan mengenai Hak Angket DPRD yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 106 disebutkan bahwa “hak DPRD Provinsi yakni hak interpelasi,hak angket,dan hak menyatakan pendapat. Hanya bersifat penyelidikan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur yang dianggap bertentangan dengan undang-undang . (2)Dewan Perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan fungsi pengawasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan menggunakan Hak Angket DPRD dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kesimpulan: manajemen pengangkatan PNS yang tidak professional, dugaan adanya praktik KKN yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam penempatan jabatan tertentu, dan minimnya serapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.