IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM) = IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF SUSPECTS' RIGHTS IN THE INVESTIGATION PROCESS (A LEGAL SOCIOLOGY STUDY)

Latar Belakang . : Perlindungan Hak Tersangka dalam proses penyidikan merupakan salah satu aspek dasar dari sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, pada kenyataannya kasus penyiksaan Kepolisian terhadap tersangka, terutama pada tahap penyidikan masih sering terjadi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan implementasi perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar, khususnya di Polrestabes Makassar dan LBH Makassar. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan pihak LBH, serta tersangka atau korban tindakan tidak sesuai prosedur. Sedangkan data sekunder melalui studi dokumentasi dari sumber hukum dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif maka melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk mengidentifikasi implementasi dan hambatan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan Hasil . : penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan hak tersangka di Indonesia sudah kuat secara konstitusional, nasional, dan internasional, implementasinya di Polrestabes Makassar masih lemah. Pelanggaran yang terjadi meliputi penangkapan tanpa surat perintah, penyiksaan untuk memperoleh pengakuan, pengabaian pendampingan hukum, serta minimnya akses keluarga terhadap informasi hukum. Kasus penyiksaan oleh enam oknum polisi di Polrestabes Makassar pada Tahun 2025 menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan hak tersangka yang diperburuk oleh budaya represif dan lemahnya pengawasan intitusional. Kesimpulan: diperlukan reformasi menyeluruh melalui revisi regulasi, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan akuntabilitas aparat, serta transformasi budaya hukum berbasis hak asasi manusia dan prinsip Good Governance guna mewujudkan penyidikan yang adil, transparan, dan akuntabel.