TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KEMATIAN OLEH ADVOKAT DENGAN PENCAIRAN SANTUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN = CRIMINAL ACT OF FORGERY OF DEATH CERTIFICATE BY ADVOCATE WITH DISBURSEMENT OF COMPENSATION FROM EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ADMINISTERING AGENCY

ABSTRAK Ronaldi T. Pala’langan (B012232006). Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kematian Oleh Advokat Dengan Pencairan Santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin. Latar Belakang: Mekanisme supervisi internal dan eksternal advokat yang lemah membuat pengawasan tidak efektif, sehingga pemalsuan surat kematian sulit terdeteksi. Tujuan: Menganalisis pengawasan advokat terhadap tindak pidana pemalsuan surat kematian dalam proses pencairan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Metode: Penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Makassar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Data sekunder melalui artikel iilmiah yang relevan melalui dianalisis kuantitatif deskriptif. Hasil: (1) Penegakan hukum masih belum optimal karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal organisasi advokat, adanya celah hukum dalam UU Advokat, kurangnya sinergi penegak hukum, serta keterbatasan sistem verifikasi data, rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat. (2) Pencegahan melalui penguatan pengawasan dan koordinasi antar penegak hukum, sosialisasi dan edukasi Masyarakat, penerapan teknologi verifikasi digital, pemeriksaan fisik dan analisis forensik dokumen. Kolaborasi antara kepolisian, BPJS, pemerintah, dan organisasi advokat sangat penting untuk mencegah pemalsuan dan menjaga kepercayaan publik. Kesimpulan: Revisi Undang-Undang Advokat, peningkatan koordinasi, edukasi publik, pengawasan ketat, teknologi, dan kerja sama antar aparat penegak hukum penting untuk mencegah pemalsuan secara efektif.