ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENAYANGAN FILM DOKUMENTER DIRTY VOTE PADA MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN = CRIMINAL LAW ANALYSIS OF THE SHOWING OF THE DOCUMENTARY FILM DIRTY VOTE DURING THE QUIET TIME OF THE PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN

Latar Belakangan Penayangan film ini menuai pro dan kontra di masyarakat ada yang mengatakan film ini termasuk dalam kampanye hitam dan melanggar tindak pidana pemilu, dan ada juga yang mengatakan film ini sangat luar biasa karena menyampaikan pesan moral yang tajam tentang politik dan integritas pemilih. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk Mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam terhadap penayangan film dokumenter Dirty Vote yang ditayangkan pada masa tenang dan sikap dari Gakkumdu terhadap penyangan film dokumenter Dirty Vote. Metode penelitian normative dengan jenis Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Bahan hukum sekunder dapat di lakukan berbagai cara melalui informasi berupa media dan sejenisnya, buku perpustakaan, jurnal, kodifikasi jurnal dan literatur lain. Hasil penelitian ini adalah penayangan film dokumenter Dirty Vote yang dimana di tayangkan pada masa tenang tidak mengadung unsur-unsur tidak pidana pemilu seperti yang dilaporkan dengan Pasal pasal 287 ayat ( 5 ) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu karena subjek hukumnya tidak sesui dengan pasal tersebut. Namun, dalam isi film dokumenter dirty vote terdapat sebuah unsur tindak pidana pemilu yang melanggar Pasal 449 ayat (2) dan Pasal 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu peraturan larangan pengumuman hasil survei atau jejak pendapat hasil pemilu pada masa tenang dan sesuai dengan subjek hukum pada pasal tersebut. Sikap Gakumdu terhadap penyangan film dokumenter Dirty Vote dengan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman belum berjalan dengan baik karena substansi dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu belum sepenuhnya ditegakan. Kesimpulan penayangan film dokumenter Dirty Vote yang dimana di tayangkan pada masa tenang tidak mengadung unsur-unsur tidak pidana pemilu, namun isi film dokumenter dirty vote terdapat sebuah unsur tindak pidana pemilu. Sikap Gakumdu dan Bawaslu terhadap penyangan film dokumenter Dirty Vote belum berjalan dengan baik sesuai denagn sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman..