Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Di Bawah Minimum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika = Imposition Of Work Training Penalties Below The Minimum For Children In Conflict With The Law In Narcotics Cases

SITTI KOERNIA HASAN (B012231037). Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Di Bawah Minimum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika. Dibimbing Oleh Haeranah. Latar Belakang: Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada anak hanya selama 2 (dua) bulan padahal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika serta implikasi hukum penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgm didasarkan pada kepentingan terbaik anak, pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non-yuridis; (2) Implikasi hukum penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika yaitu putusan tersebut batal demi hukum apabila merujuk pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan Ayat (2) KUHAP dan putusan dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan melalui upaya hukum karena adanya cacat hukum atau cacat kehendak yang mempengaruhi dasar pertimbangan atau substansi putusan tersebut. Selain itu, implikasi hukum lainnya yang dapat ditimbulkan yaitu tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta adanya inkonsistensi dalam putusan penjatuhan pidana. Kesimpulan: Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah minimum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika tidak mengikuti ketentuan batas minimum pidana pelatihan kerja yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dan menimbulkan inkonsistensi dalam putusan penjatuhan pidana terhadap anak.