PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PADA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN = PROTECTION OF WORKERS' RIGHTS IN DISPUTES OVER UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT BY COMPANIES

Latar belakang: Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan kerap terjadi tanpa memperhatikan prosedur hukum dan hak hak pekerja. Ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan pengusaha menyebabkan posisi tawar pekerja menjadi lemah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap hak pekerja yang mengalami PHK sepihak oleh Perusahaan serta upaya hukum yang dilakukan jika terjadi PHK sepihak oleh perusahaan. Metode: yang digunakan adalah penelitian empiris dengan lokasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan LBH Makassar. Data diperoleh dari responden serta dokumen resmi dan literatur terkait. Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan, dokumen dan artikel ilmiah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil: Kasus PHK enam pekerja PT Mulford menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja telah terimplementasi melalui pemenuhan pesangon sesuai ketentuan hukum, sekaligus menegaskan relevansi instrumen penyelesaian perselisihan dalam menjamin kepastian hukum. Upaya hukum yang tersedia, mulai dari bipartit, mediasi/konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial, terbukti menjadi mekanisme penting dalam menyelesaikan sengketa PHK. Namun, hambatan yang muncul dalam praktik menuntut adanya peran lebih aktif dari Dinas Ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial agar penyelesaian berjalan efektif, adil, dan seimbang bagi pekerja maupun perusahaan. Kesimpulan: perlunya penyelesaian perselisihan PHK dilakukan secara lebih efisien agar hak pekerja dapat segera terpenuhi tanpa hambatan. Selain itu, peran aktif Dinas Ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial sangat penting untuk mewujudkan proses yang adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi para pihak.