Penegakan Hukum Pencatatan Perkawinan (Studi Sosiologi Hukum) = Law Enforcement of Marriage Registration (Sociological Law Study) = Law Enforcement of Marriage Registration (Sociological Law Study)

Latar Belakang: Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum esensial sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta regulasi turunannya. Namun praktik perkawinan tanpa pencatatan marak terjadi, melahirkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang merugikan masyarakat. Tujuan: Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sistem hukum terhadap efektivitas penegakan hukum pencatatan perkawinan dan menganalisis upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pencatatan perkawinan. Metode: Penelitian tergolong pada penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif, objek kajian penelitian berupa fenomena hukum di masyarakat berkenaan dengan problem hukum pencatatan perkawinan di Kabupaten Jeneponto. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan struktural fungsional. Jenis dan sumber data yakni primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum pencatatan perkawinan disebabkan oleh kelemahan sistem hukum, subtansi hukum disebabkan oleh multitafsir terhadap rumusan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada sanksi sepadan atas pelanggaran, dan inkonsistensi aturan. Dari struktur hukum disebabkan lemahnya fungsi pengawasan, adanya oknum penegak hukum dan disparitas penetapan pengadilan. Dari sisi kultur hukumnya dipengaruhi pola pikir, ekonomi, adat dan istiadat. Kesimpulan: Penelitian ini menyarankan penguatan sistem hukum dan pencegahan praktik pernikahan siri melalui peraturan daerah. Upaya penguatan dimulai sinkronisasi dan revisi aturan yang tumpang tindih, penguatan pengawasan lembaga pencatatan perkawinan, pemberian sanksi kepada oknum penegak hukum, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Demikian, pencatatan perkawinan menjadi instrumen rekayasa sosial yang efektif dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.