Pemenuhan Hak Guru Honorer dalam proses Pengangkatan menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) = Fulfillment Of Honorary Teachers' Rights In The Appointment Process to Become Government Employee Teachers With Work Agreements (PPPK)

Nurul Nurriyah Shahibu, (B012221038), Pemenuhan Hak Guru Honorer dalam proses Pengangkatan menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK). Dibimbing oleh Zulkifli Aspan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak guru honorer dalam proses pengangkatan menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). dan untuk menganalisis faktor-faktor menghambat proses pengangkatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data adalah bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi hukum maupun melalui internet dianalisis secara kualitatif serta dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Guru honorer memiliki peran penting dalam pendidikan nasional, namun belum sepenuhnya mendapatkan hak dan perlindungan yang setara dengan ASN. Pengangkatan menjadi PPPK merupakan langkah pemerintah untuk memberi kepastian hukum dan keadilan bagi guru honorer, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Dihentikannya jalur afirmasi dan diperkenalkannya skema PPPK paruh waktu menjadi alternatif solusi, namun menimbulkan tantangan baru terkait kepastian kerja, hak sosial, dan ketimpangan antar daerah. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diiringi dengan penguatan regulasi dan pengawasan agar benar-benar adil dan berkelanjutan. 2) Efektivitas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu substansi hukum, penegakan hukum, dan sarana serta prasarana. Substansi hukum yang berlaku cenderung prosedural dan belum memberikan afirmasi bagi guru honorer yang telah lama mengabdi. Penegakan hukum pun masih bersifat sentralistik dan belum responsif terhadap kondisi sosial di daerah. Sementara itu, keterbatasan sarana seperti infrastruktur digital, pelatihan, dan akses teknologi semakin mempersempit kesempatan guru honorer untuk lulus seleksi. Ketiga faktor ini secara bersamaan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengangkatan PPPK yang adil dan merata di seluruh Indonesia.