Analisis Psikologi Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual = Psychology of Law Analysis on Children as Witnesses to Victims of Sexual Violence Crimes

SEMITRA SARI. Analisis Psikologi Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Dibimbing oleh Musakkir dan Wiwie Heryani). Latar Belakang. Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum memperoleh hak secara menyeluruh dan maksimal akibat peran aparat penegak hukum dan kurang dilibatkannya peran psikologi hukum. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penegakan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif psikologi hukum dan menganalisis tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak penanganan, pelindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sumber data primer diperoleh wawancara di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulawesi Selatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Data sekunder diperoleh dari, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum. Hasil. Penelitian menunjukan (1) Penegakan hukum terhadap proses tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang serius dan saling bersinergi antar pihak. Penyidik menerima laporan, Penuntut umum menyampaikan dakwaan di pengadilan, Hakim akan memeriksa dan memutuskan perkara dengan keadilan yang diharapkan dapat diterima untuk seluruh pihak. Dengan melibatkan perspektif psikologi hukum melihat suatu proses bukan sekedar prosedur yang berjalan, melainkan melihat perkara dari berbagai aspek dari dalam korban maupun para aparat penegak hukum. (2) Pemenuhan hak korban yang wajib diberikan negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi hak penanganan, hak pelindungan, dan hak pemulihan. Pemenuhan hak korban yang pada praktiknya masih belum optimal berupa hak layanan hukum, hak layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban, hak pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, hak restitusi dan kompensasi. Kesimpulan. Anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan hak dengan maksimal tanpa melibatkan aspek psikologi hukum oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksana yang menjalankan amanat undang-undang.