Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Bahan Bakar Minyak dan Gas Bersubsidi di Sulawesi Selatan = Law Enforcement Against the Criminal Act of Ilegal Trade in Subsidized Oil an Gas Fuels in South Sulawesi

Latar belakang. Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu kebutuhan primer masyarakat, diatur sedemikian rupa oleh negara untuk menghadirkan keadilan energi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam perdagangan ilegal bahan bakar minyak dan gas bersubsidi di Sulawesi Selatan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi. Serta menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan Gas bersubsidi di Sulawesi Selatan. Metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dan empiris yakni peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi dengan penegakan hukum yang diterapkan di masyarakat dan dampaknya. Data penelitian yang digunakan adalah sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan mendalam serta disusun secara sistematis dan dianalisis sesuai metode penelitian kualitatif. Hasil. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi didasarkan pada ketentuan UU Migas jo. UU Cipta Kerja dan penegakan hukumnya dipengaruhi beberapa faktor. Kesimpulan. Sanksi pidana dalam kegiatan hilir minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh atas nama Badan Usaha (PT) maka tuntutan pidananya dikenakan terhadap Badan Usaha atau pengurusnya. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan Gas bersubsidi di Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal.