PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN = Harmonization of Draft Regional Regulations in the Implementation of the Function of Forming Regional Regulations in the Regional House of Representatives of South Sulawesi Province

Latar Belakang: Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan republik, dengan kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Pembentukan Perda melibatkan proses yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, dengan tujuan mendukung otonomi daerah dan pembangunan wilayah. Dalam praktik pembentukan Perda sering ditemukan masalah substantif dan administratif, terutama terkait dengan harmonisasi Ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengharmonisasian rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam konteks pelaksanaan fungsi pembentukan perda oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Peralihan kewenangan harmonisasi Ranperda dari DPRD ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menjadi fokus utama dalam studi ini. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Harmonisasi Ranperda merupakan bagian integral dari pembentukan perda, meskipun pelaksanaannya kini berada di bawah koordinasi Kanwil Kemenkumham. Hal ini tidak mengurangi kewenangan DPRD, melainkan bertujuan untuk memperkuat kualitas perda; (2) Terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan harmonisasi, termasuk draft Ranperda yang belum memenuhi standar teknis dan substansi, serta keterbatasan jumlah tenaga legal drafter yang berdampak pada waktu penyelesaian harmonisasi. Kesimpulan: Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas legal drafter dan penetapan prosedur serta batas waktu harmonisasi yang lebih pasti demi efektivitas pembentukan peraturan daerah.