TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG MAFIA TANAH DALAM PENGURUSAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH = LEGAL SOCIOLOGICAL REVIEW OF THE LAND MAFIA IN MANAGEMENT OF LAND RIGHTS CERTIFICATES

ABSTRAK KURNIAWAN RANTE ROMBANG (B012211056). “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Mafia Tanah Dalam Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah”. Dibimbing oleh Andi Suriyaman M. Pide dan Ratnawati. Latar Belakang penelitian ini yakni sertipikat hak atas tanah, sebagai instrumen kepastian hukum, dalam praktiknya terkadang menciptakan ketidakpastian hukum akibat intervensi dari fenomena yang disebut mafia tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah dan hambatan yang ditimbulkan akibat fenomena mafia tanah serta upaya menanggulanginya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang belokasi di Kabupaten Toraja Utara, adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dengan membedah dalam perspektif sosiologi hukum. Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumen di Instansi dan Aparat Penegak Hukum terkait di Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan fenomena mafia tanah di Indonesia adalah contoh empiris yang sangat kuat dari bekerjanya hukum sebagai instrumen kekuasaan, hal ini dibuktikan melalui data dan wawancara dengan beberapa orang di Toraja Utara yang menyatakan keluhan, keberatan bahkan kerugian ketika melakukan pengurusan tanah miliknya. Adanya fenomena mafia tanah, dapat menghambat pemenuhan hak dan pelaksanaan cita hukum itu sendiri. Hal ini membuktikan, peran kelembagaan ATR/BPN dan APH melalui Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah teridentifikasi kurang serius dan belum mampu menyelesaikan persoalan yang mendasar terkait prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kesimpulan adanya mafia tanah merupakan suatu fenomena sosio-yuridis yang harus segera diselesaikan secara serius. Upaya pemberantasan mafia tanah tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum prosedural, melainkan meniscayakan reformasi kelembagaan secara holistik dan penguatan internalisasi nilai pada aparat penegak hukum. Kata Kunci: Mafia Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sosiologi Hukum, ATR/BPN, Toraja Utara.