TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP ALIANSI KERJA SAMA ANTARNEGARA DALAM TATANAN BRICS = A REVIEW OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW ON INTER-STATE COOPERATIVE ALLIANCES IN THE BRICS ORDER

Michael Angelo Mars Eananta Tandiayuk (B011211344). “TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP ALIANSI KERJA SAMA EKONOMI ANTARNEGARA DALAM TATANAN BRICS”, dibimbing oleh Juajir Sumardi. Latar Belakang: Dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global dan pengaruh lembaga Bretton Woods seperti IMF dan Bank Dunia menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap kebijakan moneter global. Munculnya BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) menghadirkan upaya untuk menciptakan tatanan keuangan yang lebih inklusif melalui inisiatif seperti dedolarisasi dan pendirian New Development Bank (NDB). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kerja sama BRICS terhadap situasi keuangan global berdasarkan perspektif hukum ekonomi internasional, serta mengkaji implikasi aliansi ini terhadap pembentukan norma hukum internasional dan kepentingannya bagi Indonesia. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan hukum, dan analisis dokumen. Sumber data meliputi perjanjian internasional, resolusi PBB, dokumen resmi BRICS, dan literatur akademik terkini. Hasil: Ditemukan Bahwa BRICS mempengaruhi sistem keuangan global melalui dedolarisasi, promosi diversifikasi mata uang internasional, dan pendirian NDB serta Contingent Reserve Arrangement (CRA) sebagai alternatif bagi IMF. Langkah-langkah ini memperkuat prinsip kedaulatan moneter dan menciptakan norma baru (soft law) yang berpotensi menjadi hukum kebiasaan internasional. Kesimpulan: Kesimpulannya adalah Kerja sama BRICS menandai pergeseran menuju tatanan keuangan multipolar dan inklusif, serta memberikan ruang bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menjadi rule-makers dalam hukum ekonomi internasional. Namun, tantangan harmonisasi hukum dengan rezim WTO dan ASEAN tetap menjadi isu krusial.