Tinjauan Yuridis Concursus Realis Pada Tindak Pidana Mengedarkan Rupiah Palsu dan Kepemilikan Senjata Api (Studi Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Clp) = Juridical Review of Concursus Realis in the Criminal Act of Circulating Counterfeit Rupiah and Firearm Possession (Case Study of Decision Number 219/Pid.Sus/2024/PN Clp).

Latar Belakang Masalah: Terjadinya dua tindak pidana yakni mengedarkan rupiah palsu dan kepemilikan senjata api tergolong sebagai concursus realis sehingga terhadap penerapan hukuman atas perbuatan tersebut harus didasarkan pada sistem pemidanaan concursus realis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mengedarkan rupiah palsu dan kepemilikan senjata api dalam perspektif hukum pidana serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana mengedarkan rupiah palsu dan kepemilikan senjata api pada Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Clp. Metode: Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil: (1) Kualifikasi tindak pidana mengedarkan rupiah palsu dalam perspektif hukum pidana diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun2011 tentang Mata Uang sedangkan kualifikasi tindak pidana kepemilikan senjata api dalam perspektif hukum pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Dua tindak pidana tersebut juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil, komisi, tindak pidana khusus, communia, dan tindak pidana biasa. Dikarenakan Terdakwa melakukan dua tindak pidana berdiri sendiri sehingga dikategorikan concursus realis. (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Clp kurang tepat karena meskipun Terdakwa melakukan dua tindak pidana berdiri sendiri atau concursus realis, Pasal 65 KUHP tidak diterapkan. Selain itu, tindak pidana kepemilikan senjata api tidak dijadikan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan kepemilikan amunisi tidak dicantumkan dalam tuntutan maupun amar putusan. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dan tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan perbuatan Terdakwa. Kesimpulan: Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Clp kurang tepat dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim kurang cermat atau kurang teliti dalam menerapkan aturan hukum terhadap Terdakwa.