TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 8-K/PMIII-15/AD/III/2023) = A juridical review of the criminal act of abuse of power committed by a member of the Indonesian National Army (Case Study of DecisionNNumber: 8-K/PMIII15/AD/III/2023)

LAODE MUHAMAD FITRA SAHIRI RAMADANA (B011211251). Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 8-K/PMIII15/AD/III/2023). Dibimbing oleh Nur Azisa sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota militer tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga terhadap disiplin dan etika profesi yang melekat dalam struktur militer. Dalam konteks tersebut, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum TNI menjadi isu penting dalam sistem hukum pidana militer. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kualifikasi dan penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkungan militer. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Militer Nomor 8-K/PM III15/AD/III/2023. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum TNI memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh militer aktif karena adanya relasi kuasa dalam struktur hierarki militer; (2) penerapan hukum oleh Majelis Hakim Militer dalam perkara ini telah memperhatikan seluruh unsur secara tepat dengan menjatuhkan pidana bersyarat yang mempertimbangkan aspek keadilan dan pembinaan. Kesimpulan: Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan oleh militer merupakan bentuk delik khusus yang penanganannya berada dalam yurisdiksi peradilan militer. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini mencerminkan prinsip keadilan korektif yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam konteks militer.