TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL FISIK DENGAN MOTIF PELUNASAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 148/PID.SUS/2023/PN. SMN) = Juridical Review of the Criminal Act of Physical Sexual Violence with the Motive of Debt Repayment (Case Study of Decision Number 148/Pid.Sus/2023/PN. SMN)

SURYANSYAH FABRAYIR (B011211224), "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL FISIK DENGAN MOTIF PELUNASAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 148/PID.SUS/2023/PN. SMN)" Dibimbing oleh M. Aris Munanadar sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Penagihan utang oleh debt collector kerap disertai kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Salah satunya tercermin dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn, di mana hubungan seksual dipaksakan sebagai syarat pelunasan utang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan motif pelunasan utang berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan sanksi pidana kekerasan seksual fisik di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU TPKS. KUHP bersifat terbatas dan belum melindungi korban secara utuh, sementara UU TPKS lebih komprehensif dan berorientasi pada korban, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual fisik bermotif pelunasan utang dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn menunjukkan unsur Pasal 12 UU TPKS terbukti. tetapi sanksi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta dinilai ringan serta belum mencerminkan keadilan substantif. Kesimpulan: UU TPKS memberikan perlindungan lebih baik dibanding KUHP. Namun, dalam putusan tersebut, sanksi belum proporsional dengan dampak terhadap korban.