Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pembuatan Data Pribadi Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr) = Legal Review of the Criminal Act of Providing False Personal Data Creation Services (Case Study of Decision Number 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr)

SITI AULIA MUTMAINNAH (B011211192). Dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pembuatan Data Pribadi Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr)”. Di bawah bimbingan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing. Latar Belakang: Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul pula potensi penyalahgunaan data dalam bentuk tindak pidana pemalsuan data pribadi yang dapat merugikan banyak pihak. Penegakan hukum terkait tindak pidana ini menjadi krusial agar tercipta sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap data dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyediaan jasa pembuatan data pribadi palsu dalam perspektif hukum pidana serta mengevaluasi penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut melalui studi kasus Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana menyediakan jasa pembuatan data pribadi diatur secara tegas dalam Pasal 66 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2) Dalam Putusan No. 617/Pid.Sus/2023/Pn Pbr, hakim menerapkan Pasal 35 UU ITE sebagai dakwaan tunggal, tanpa mempertimbangkan Pasal 66 UU PDP. Kesimpulan: Perbuatan menyediakan jasa pembuatan data pribadi palsu termasuk dalam jenis delik formil sekaligus memiliki dimensi materiil, juga merupakan delik biasa dan tindak pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UU PDP. Dalam perkara No. 617/Pid.Sus/2023/PN Pbr, pertimbangan hukum hakim yang menerapan Pasal 35 UU ITE sebagai dakwaan tunggal kurang tepat karena berdasarkan asas lex spesialis sistematis Pasal 66 UU PDP lebih memenuhi unsur-unsur terhadap tindak pidana ini.