PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) = LEGAL PROTECTION OF CREDITORS HOLDING POWER OF ATTORNEY TO ENFORCE MORTGAGE RIGHTS ON HOUSING FINANCING LIQUIDITY FACILITY (FLPP)


JAHRIAH, AINUN (2025) PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) = LEGAL PROTECTION OF CREDITORS HOLDING POWER OF ATTORNEY TO ENFORCE MORTGAGE RIGHTS ON HOUSING FINANCING LIQUIDITY FACILITY (FLPP). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B011211188-iyKU2vJXZl3VaFCI-20250923122750.jpeg

Download (82kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B011211188-1-2.pdf

Download (593kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B011211188-dp.pdf

Download (323kB)
[thumbnail of Full Teks] Text (Full Teks)
B011211188-fulllll.pdf
Restricted to Repository staff only until 21 August 2027.

Download (3MB)

Abstract (Abstrak)

AINUN JAHRIAH (B011211188). Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dibimbing oleh Marwah sebagai Pembimbing. Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor pemegang SKMHT pada FLPP dan menguraikan upaya yang dilakukan oleh kreditor apabila terjadi kredit macet. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar pada PT. Bank Negara Indonesian (Persero) Tbk. Cabang Makassar dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil Penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa (1) Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditor konkuren pemegang SKMHT dalam skema FLPP didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 22 tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. Berdasarkan peraturan ini, SKMHT berlaku hingga berakhirnya perjanjian pokok. Jika debitor mengalami keterlambatan hingga kolektibilitas 4, bank dapat meningkatkan menjadi APHT dan mendaftarkan hak tanggungan. Bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan sistem auto debet terhadap penghasilan debitor yang bekerja sama dengan instansi tempat bekerja dan klausul asuransi kredit untuk mengantisipasi wanprestasi debitor. (2) Upaya penyelesaian kredit macet oleh kreditor pemegang SKMHT pada FLPP dapat dilakukan dengan upaya restrukturisasi kredit, pengalihan piutang melalui cessie, pengajuan klaim asuransi, buy back guarantee dan pengajuan gugatan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Hak Tanggungan, Jaminan Kredit, Perlindungan Hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: - Andi Anna
Date Deposited: 02 Feb 2026 02:55
Last Modified: 02 Feb 2026 02:55
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/53053

Actions (login required)

View Item
View Item