Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menduduki dan Mengelola Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2022/PN Psp) = A Juridicial Review of the Criminal Act of Illegal Enroachment on Forest Areas (Case Study of Decision Number 349/Pid.B/LH/2022/PN Psp)

Latar Belakang: Menduduki dan mengelola hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai tindak pidana yang mengancam keberlanjutan lingkungan, namun implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan praktis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menduduki dan mengelola kawasan hutan secara tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia serta menelaah penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2022/PN Psp. Metode: Penelitian ini menerapkan penelitian adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) menduduki dan mengelola kawasan hutan secara tidak sah merupakan delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 11 Tahun 2020, yang cukup dibuktikan dengan perbuatan tanpa izin; dan (2) penerapan hukum pidana dalam putusan a quo telah sesuai norma hukum, namun belum mencerminkan keadilan substantif karena mengabaikan latar belakang sosial-ekonomi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum pidana kehutanan yang lebih kontekstual, proporsional, dan berorientasi pada keadilan ekologis. Kesimpulan: Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2022/PN Psp menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan substantif, karena mengesampingkan faktor sosial ekonomi pelaku sebagai bagian dari pertimbangan yudisial.