Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyelundupkan Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Rhl) = Juridical Analysis of the Crime of Smuggling Goods Without Submitting a Customs Declaration: A Case Study of Decision Number 455/Pid.B/2023/PN Rhl

RESKI ANUGRAH (B011211135). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyelundupkan Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean (Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Rhl). Dibimbing oleh M. Aris Munandar. Latar Belakang: Penyelundupan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengganggu tertib administrasi negara dan kestabilan ekonomi nasional. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan perlu dianalisis apakah telah memenuhi prinsip keadilan yuridis dan substantif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyelundupan barang tanpa pemberitahuan pabean dan sistem pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana menyelundupkan barang tanpa pemberitahuan pabean dalam Pasal 102A UU Kepabeanan adalah delik formil dan bersifat lex specialis, yang selesai saat kewajiban administratif dilanggar, tanpa perlu akibat nyata, dengan ancaman pidana kumulatif; (2) Putusan No. 455/Pid.B/2023/PN Rhl telah membuktikan dakwaan secara sah, namun pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan dan ancaman maksimal, tanpa alasan memadai, disertai ketidaksesuaian data barang bukti dan pengabaian dampak lingkungan. Kesimpulan: Tindak pidana menyelundupkan barang tanpa pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 102A UU Kepabeanan merupakan delik formil dan lex specialis, yang dianggap selesai saat kewajiban administratif dilanggar, tanpa mensyaratkan akibat nyata. Dalam Putusan No. 455/Pid.B/2023/PN Rhl, hakim membuktikan dakwaan secara sah, namun pemidanaan yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan dan ancaman maksimal, tanpa disertai alasan yang memadai. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian data barang bukti serta pengabaian terhadap dampak lingkungan yang semestinya menjadi pertimbangan pemberat.