Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penangkapan Ikan Illegal di Sulawesi Utara berdasarkan UNCLOS = International Legal Review of Illegal Fishing Actions in North Sulawesi based on UNCLOS

Background: This study aims to determine the implementation and application of international law and law enforcement against illegal fishing in Indonesian waters, particularly in North Sulawesi, which is a vital area in the context of illegal fishing. Objective: To analyse how the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 can be implemented in handling cases of Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing in Indonesian waters, particularly in North Sulawesi. Methods: This study applies normative research with a legislative approach to law enforcement in Indonesian waters. The legal materials used are normative or based on an analysis of applicable norms, including the 1982 UNCLOS and laws related to the issue as primary and secondary legal sources, as well as the results of previous legal research relevant to this study, which are then processed in a prescriptive normative manner. Results: In analysing this research, the author found the following results: (1) Addressing illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing in Indonesian waters is a crucial issue that requires a comprehensive approach. (2) The enforcement of maritime law in Indonesia remains extremely challenging, not only due to external issues such as foreign fishermen attempting to poach fish in Indonesia's territorial waters Conclusion: An international legal review of Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing in Indonesian waters shows that although Indonesia has a strong domestic legal framework, UNCLOS 1982 remains the main foundation that gives it sovereign rights and jurisdiction to crack down on such practices. Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan implementasi dan penerapan hukum internasional serta penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, yang merupakan wilayah strategis dalam konteks penangkapan ikan ilegal. Tujuan: Menganalisis bagaimana ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dapat diterapkan dalam menangani kasus-kasus Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Teratur, dan Tidak Dilaporkan (IUU) di perairan Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan fokus pada penegakan hukum di perairan Indonesia. Bahan hukum yang digunakan bersifat normatif atau berdasarkan analisis norma yang berlaku, termasuk UNCLOS 1982 dan undang-undang terkait sebagai sumber hukum primer dan sekunder, serta hasil penelitian hukum sebelumnya yang relevan dengan studi ini, yang kemudian diolah secara normatif preskriptif. Hasil: Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menemukan hasil sebagai berikut: (1) Penanganan penangkapan ikan ilegal, tidak teratur, dan tidak dilaporkan (IUU) di perairan Indonesia merupakan isu krusial yang memerlukan pendekatan komprehensif. (2) Penegakan hukum maritim di Indonesia tetap sangat menantang, tidak hanya karena masalah eksternal seperti nelayan asing yang mencoba menangkap ikan secara ilegal di perairan teritorial Indonesia Kesimpulan: Tinjauan hukum internasional tentang Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Teratur, dan Tidak Dilaporkan (IUU) di perairan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum domestik yang kuat, UNCLOS 1982 tetap menjadi landasan utama yang memberikan hak kedaulatan dan yurisdiksi untuk menindak praktik-praktik tersebut.