TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NO 45/PID.SUS/2024/PN BSK) = Legal Review of the Protection of Victims of Criminal Acts of Disseminating Pornographic Content Through Social Media (Study of Decision Number 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk)

ABSTRAK ANGELLITA MASPAITELLA (B011211120). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk). Dibimbing oleh Nur Azisa sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki dampak serius, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi terhadap korban, terutama jika dilakukan dengan motif balas dendam (revenge porn). Perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia kerap kali belum maksimal, karena lebih berorientasi pada penghukuman pelaku. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial dan mengevaluasi hambatan aparat penegak hukum berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur dan dokumen hukum), serta bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-normatif. Hasil: Penelitian menemukan bahwa (1) Perlindungan korban dalam kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial masih terbatas pada aspek normatif, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan korban secara menyeluruh. (2) Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tanpa mengakomodasi hak-hak korban seperti restitusi, rehabilitasi, dan penghapusan konten digital. Hambatan utama terletak pada lemahnya penerapan perspektif viktimologi, keterbatasan regulasi teknis, serta minimnya koordinasi antar-aparat penegak hukum. Kesimpulan: Perlindungan korban dalam tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial masih bersifat parsial dan formalistik, yang ditunjukkan dengan tidak dicantumkannya amar putusan mengenai penghapusan konten digital, perlindungan identitas, maupun pemulihan korban. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang menjamin hak korban, implementasinya dalam putusan ini masih menempatkan korban sebagai saksi, bukan subjek yang harus dipulihkan.