Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menggagalkan Pemungutan Suara Yang Dilakukan Secara 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi) = Juridical Review of the Criminal Act of Collectively Disrupting a Vote Tally (A Case Study of Decision No. 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi)

Latar Belakang: penegakan hukum pidana yang tegas dan komprehensif menjadi krusial untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik. Tujuan: Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan aspek pemidanaan terhadap para pelaku dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana menggagalkan pemungutan suara yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam delik materiil dan delik khusus, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 517 Undang-Undang Pemilu, (2) Pada penerapan hukum pidana Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN.Rbi. menurut penulis kurang tepat, karena majelis Hakim mengabaikan Pasal 64 KUHP yaitu perbuatan berlanjut yang seharusnya mendapatkan pemberatan hukuman. Kesimpulan : Penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dalam putusan tersebut menjadi kurang utuh dan komprehensif. Kegagalan hakim untuk menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebabkan sifat perbuatan pidana yang dilakukan secara berantai dan sistematis tidak menjadi bagian dari kualifikasi hukum formal, sehingga putusan yang dijatuhkan berpotensi tidak mencerminkan keseluruhan tingkat kesalahan dan bahaya dari perbuatan para pelaku.