Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Maros) = Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Cases Resulting in Death (Case Study at Polres Maros)

FAIQAH NURUL UTAMI (B011211060). “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Maros)”. Dibimbing oleh Bapak Andi Muhammad Aswin Anas. Latar Belakang: Penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, pendekatan ini masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan pemahaman terhadap regulasi serta tantangan teknis di lapangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian dan mengidentifikasi hambatan penerapan Restorative Justice pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Maros. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan di Polres Maros dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Maros telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terkait syarat formil, materiil, serta tata cara penghentian penyidikan, dan diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk menjamin legalitas setiap tahapan; (2) hambatan utama dalam implementasinya meliputi belum tercapainya kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, perbedaan pemahaman penyidik terhadap regulasi, keterbatasan personel, minimnya alat bukti atau saksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai keadilan restoratif. Kesimpulan: Meskipun tingkat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan Restorative Justice di Polres Maros menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir, penerapannya belum sepenuhnya mengacu pada regulasi yang utuh dan masih menghadapi hambatan normatif maupun teknis, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek regulasi, pelaksanaan, dan dukungan masyarakat agar pelaksanaannya lebih optimal.