ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA DESERSI OLEH PRAJURIT TNI (Studi Putusan No. 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023) = Juridical Analysis of the Application of Criminal Sanctions Against Recidivists in Military Desertion Crimes by TNI Soldiers (Study Decision No. 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023)

Ciwidia Paku’ (B011211039), Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Desersi Oleh Prajurit TNI (Studi Putusan No. 158 K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023). Dibimbing oleh Ismail Iskandar sebagai pembimbing utama. Latar Belakang: Desersi sebagai tindak pidana militer mengancam ketertiban dan disiplin prajurit, khususnya apabila dilakukan secara berulang oleh pelaku yang berstatus residivis, sebagaimana telah diatur dalam KUHPM. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana bagi residivis pada tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam perspektif hukum pidana, serta untuk menganalisis penerapan sanksi pidana residivis pada tindak pidana desersi oleh prajurit TNI dalam putusan No. 158 K/PMT.III/BDG/IX/2023. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan sebagai bahan hukum primer, yang dihubungkan dengan doktrin para ahli dalam buku, jurnal hukum, putusan pengadilan, serta skripsi sebagai bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui metode analisis, pencatatan, pengutipan, dan identifikasi, kemudian dianalisis. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana desersi diatur secara komprehensif dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Adapun sanksi pidana bagi residivis desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI secara spesifik diatur dalam Pasal 88 ayat 1 ke-1 KUHPM. (2) Penerapan hukum terhadap residivis tindak pidana desersi dalam Putusan Nomor 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat 1 ke-1 KUHPM dimana sanksinya telah diperberat (diduakalikan). Kesimpulan: Pengulangan tindakan desersi menjadi dasar pertimbangan pemberat dalam putusan pengadilan militer yang mengarah pada penjatuhan sanksi berat berupa pemecatan dari dinas militer.