PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA VISUAL TERHADAP PENIRUAN OLEH KECERDASAN BUATAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN UNI EROPA = COMPARISON OF COPYRIGHT PROTECTION OF VISUAL WORKS AGAINST IMITATION BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE LEGAL SYSTEMS OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION

HERDIANSA (B011211024). PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA VISUAL TERHADAP PENIRUAN OLEH KECERDASAN BUATAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN UNI EROPA. Dibimbing oleh Marwah sebagai pembimbing. Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap karya visual apabila terjadi peniruan oleh kecerdasan buatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Hukum Uni Eropa. Metode. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, serta doktrin yang relevan dengan penelitian, serta bahan non hukum berupa buku umum atau konten digital yang relevan. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum karya visual yang ditiru AI, misalnya dalam kasus Studio Ghibli, memunculkan tantangan baru bagi HKI. Di Indonesia, meski Undang-Umdang Hak Cipta belum mengatur khusus tentang AI, perlindungan dapat diterapkan melalui kategori karya seni rupa dan prinsip etika AI dalam SE Menkominfo No. 9/2023. Uni Eropa lebih maju dengan EU AI Act dan DSM Directive yang membatasi Text and Data Mining, memberi hak opt-out, dan menerapkan sanksi tegas, sehingga Indonesia perlu segera memperbarui regulasinya untuk menyeimbangkan inovasi AI dengan perlindungan hak pencipta.; (2) Pelanggaran hak cipta karya visual seperti Studio Ghibli dengan teknologi AI tanpa izin dapat diberikan sanksi pidana, perdata, dan administratif di Indonesia sedangkan Uni Eropa, selain pengaturan hukum nasional oleh negara anggota, pelanggaran terhadap ketentuan EU AI Act juga dapat dikenai denda administratif jika penggunaan AI dilakukan tidak transparan.