IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI BIRO PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN = IMPLEMENTATION OF THE POLICY TO INCREASE THE USE OF DOMESTIC PRODUCTS IN THE PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI

Besse Arviani, Nomor Induk Mahasiswa E051211066, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI BIRO PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN”, dibawah bimbingan Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka dengan metode purposive sampling terkait pelaksanaan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan secara umum berjalan cukup efektif. Hal ini dilihat dari dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi politik, dan disposisi implementator, dapat mencapai penggunaan produk dalam negeri yang telah memenuhi target 95% sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Keberhasilan ini didukung oleh faktor-faktor seperti dukungan regulasi, keterlibatan penyedia lokal, penggunaan sistem digital seperti e-katalog versi 6 dan aplikasi BajuBodo, serta proses pengadaan yang transparan. Namun beberapa kendala masih ditemukan antara lain keterbatasan pemahaman teknis dari SDM, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta persepsi negatif terhadap kualitas dan harga produk lokal.