RAMADHANI, ANDI AULIA (2025) Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst). = The Crime of Money Laundering with the Predicate Crime of Embezzlement in Office (Case Study of Decision Number: 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
B011211015-lA1sD58INdOfxU96-20251008134610.jpg
Download (37kB) | Preview
B011211015-1-2.pdf
Download (280kB)
B011211015-dp.pdf
Download (162kB)
B011211015-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 3 October 2027.
Download (787kB)
Abstract (Abstrak)
Andi Aulia Ramadhani (B011211015), Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst). Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan sebagai pembimbing utama. Latar Belakang: Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bersifat kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas sistem hukum dan keuangan dan salah satunya berasal dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan menurut perspektif hukum pidana Indonesia serta menganalisis penerapan sanksi berdasarkan putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 PP TPPU. Adapun tindak pidana asalnya penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. (2) Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor: 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.pst belum tepat sebab tidak diterapkannya pasal 65 KUHP padahal terdakwa melakukan dua tindak pidana yang harus dipandang beridiri sendiri-sendiri. Kesimpulan: Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang beridiri sendiri. Sehingga dibutuhkan penanganan yang optimal dan konsisten untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penggelapan Jabatan; Pencucian Uang; Tindak Pidana |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | - Andi Anna |
| Date Deposited: | 27 Jan 2026 07:31 |
| Last Modified: | 27 Jan 2026 07:31 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/52967 |
