TINJAUAN YURIDIS PAKTA INTEGRITAS SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PRAKTIK TYING AGREEMENT (STUDI KASUS PENETAPAN KPPU NOMOR 02/KPPU-I/2022) = LEGAL REVIEW OF THE INTEGRITY PACT AS AN INSTRUMENT TO PREVENT THE PRACTICE OF TYING AGREEMENTS (Case Study of KPPU Stipulation Number 02/KPPU- I/2022)

Latar Belakang: Pakta Integritas merupakan suatu komitmen resmi yang diambil oleh individu atau organisasi untuk menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Komitmen dalam Pakta Integritas merupakan langkah untuk mencegah praktik Tying Agreement yang merupakan salah satu jenis dari Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang persaingan usaha, karena pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai ketentuan pasar. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan pelaksanaan Pakta Integritas oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 02 KPPU-I/2022 tentang dugaan pelanggaran Tying Agreement telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha dan untuk mengetahui apakah Pakta Integritas perubahan perilaku dalam perkara No. 02/KPPU-I/2022 telah sesuai dengan kerangka penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode: metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari ahli hukum, dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pakta Integritas dalam penetapan No. 02/KPPU-I/2022 tentang dugaan pelanggaran Tying Agreement telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha dan menjadi instrument penting penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. (2) Kedudukan Pakta Integritas perubahan perilaku sebagai pernyataan komitmen pelaku usaha yang dianggap telah melanggar persaingan usaha memiliki kedudukan hukum yang mengikat para pihak yang berkomitmen. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian Pakta Integritas menjadi langkah hukum yang efektif dalam penegakan hukum dugaan pelanggaran Tying Agreement yang membatasi pilihan konsumen dan mengurangi kesempatan persaingan yang sehat di pasar.