IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPELITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN = IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE LAW IN THE BAPPELITBANGDA OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

ABSTRAK Nurul Nadyatullah, Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh A. M. Rusli). Latar belakang. Keterbukaan informasi Publik merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, Namun implementasinya masih menghadapi kendala terkait kualitas sumber daya manusia, jaringan yang tidak memadai dan anggaran yang tidak mumpuni.Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan serta mengetahui faktor faktor yang mempengaruhinya Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, informan dipilih secara purposive sampling.Hasil, hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik, kendala yang ditemukan meliputi kualitas sumber daya manusia masih minim, jaringan yang tidak memadai dalam melakukan proses pelayanan informasi, serta anggaran belum mumpuni terlihat dari belum digunakannya pihak ke-tiga atau vendor dalam mempublikasikan informasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi/sosial/politikl serta sikap/kecendrungan disposisi para pelaksana. Kesimpulan, Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berjalan dengan baik didukung beberapa aspek seperti SOP yang tersusun baik, Sarana Prasarana memadai, pandangan positif oleh staff terhadap keterbukaan informasi meskipun dihadapkan pada kendala, perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sangat penting untuk peningkatan kualitas implementasi Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID, Bappelitbangda, Sulawesi Selatan