ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS SEBAGAI JASA PIJAT TERAPIS (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2023/PN Kdi) = ANALYSIS OF THE JUDGE'S RATIO DECIDENDI IN DECIDING TO ACCOMPLISH PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING UNDER THE MODUS OF MASSAGE THERAPIST SERVICES (Decision Study Number: 398/Pid.Sus/2023/PN Kdi)

ANDI ACHMAD MANAWARI K. IDJO (B011201317), dengan judul “Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Bebas Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Jasa Pijat Terapis (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2023/PN Kdi)” di bawah bimbingan Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku Pembimbing. Latar Belakang: Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang pada substansinya berorientasi pada eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasusnya terdapat dalam Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2023/PN Kdi dengan terdakwa Ina Kurnia, yang merekrut korban melalui media sosial, menanggung biaya perjalanan, menampung korban, serta melarangnya keluar dari lokasi kerja, untuk kemudian dieksploitasi melalui praktik prostitusi terselubung. Tujuan: untuk menganalisis kualifikasi delik tindak pidana perdagangan orang pada terdakwa dalam Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2023/ PN Kdi. dan ratio decidendi pada putusan bebas tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai jasa pijat terapis pada Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2023/ PN Kdi. Metode: penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Hasil: (1) Tindak pidana perdagangan orang seharusnya dipandang sebagai delik formil dan materil sekaligus, dengan fokus pada perlindungan terhadap korban dari praktik eksploitasi. (2) Dalam kasus Ina Kurnia korban direkrut dari luar daerah, ditampung, serta dibatasi kebebasannya, meskipun dengan adanya perjanjian kerja, tetap merupakan bentuk eksploitasi yang bersifat melawan hukum. pertimbangan majelis hakim yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur perdagangan orang dinilai tidak tepat dan mengandung ambiguitas yuridis. Kesimpulan: Putusan bebas dalam perkara tindak pidana perdagangan orang Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kdi tidak tepat, karena majelis hakim mengabaikan fakta perekrutan, penampungan, dan pembatasan kebebasan korban yang jelas memenuhi unsur objektif maupun subjektif perdagangan orang. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan penerapan hukum yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan korban serta terganggunya prinsip kepastian hukum.