IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI KABUPATEN BULUKUMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM = IMPLEMENTATION OF LAW ON HANDLING OF CRIMINAL ACTS BY CHILDREN IN BULUKUMBA REGENCY REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE SOCIOLOGY OF LAW

EMIL SANDI (B011201312). IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI KABUPATEN BULUKUMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. Dibimbing oleh Musakkir selaku Pembimbing. Latar Belakang: Fenomena meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bulukumba mencerminkan adanya pergeseran pola perilaku sosial yang berdampak pada penegakan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana berada pada posisi rentan, sebab selain sebagai pelaku, mereka juga merupakan subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hadir sebagai instrumen yuridis yang mengedepankan keadilan restoratif dan mekanisme diversi, agar anak tidak semata-mata diproses secara represif, tetapi lebih diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum dalam penanganan tindak pidana oleh anak di Kabupaten Bulukumba, serta meninjau sejauh mana penerapan SPPA selaras dengan perspektif sosiologi hukum. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan perkara anak secara lebih adil dan humanis. Metode: Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang berfokus pada data lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik kepolisian, jaksa, hakim anak, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan BAPAS), serta anak pelaku tindak pidana. Data tersebut dilengkapi dengan kajian literatur untuk memberikan dasar teoritis dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPPA di Kabupaten Bulukumba pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan hukum, khususnya dalam penerapan diversi dan mediasi penal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, pengaruh negatif lingkungan sosial dan pergaulan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelesaian perkara. Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas penerapan hukum bergantung pada keterpaduan antara norma hukum formal dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat mutlak diperlukan agar penanganan tindak pidana anak dapat mewujudkan keadilan yang lebih humanis, berorientasi pada pemulihan, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.