Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Mangrove (Studi di Kawasan Mangrove Maros) = Legal Protection of Land Ownership Rights Designated as Mangrove Areas (Study in the Mangrove Area of Maros)

NURLINA T. (B011201173). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Mangrove (Studi di Kawasan Mangrove Maros). Dibimbing oleh Kahar Lahae sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Ketidaksesuaian hak atas tanah dengan rencana tata ruang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sebelum Penetapan Kawasan Mangrove Nisombalia dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang ditetapkan sebagai kawasan mangrove di Kabupaten Maros. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris melalui pendekatan sosio-legal. Data primer dari wawancara dipadukan dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan publikasi lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Maros sebelum Kawasan Mangrove Nisombalia ditetapkan dalam RTRW Maros oleh Pemerintah Kabupaten Maros merupakan bukti hak sah sesuai PP Pendaftaran Tanah, PP Penyelesaian Ketidaksesuaian Hak Atas Tanah, dan PERMEN ATR/BPN tentang Penataan Pertanahan WP3K; (2) Pemerintah Kabupaten Maros dapat melindungi kepentingan pemegang hak atas tanah dalam Kawasan Mangrove Nisombalia melalui pemberian ganti rugi yang adil sesuai UU Pengadaan Tanah dan melalui konsolidasi tanah sesuai PERMEN ATR/BPN 12/2019 tentang Konsolidasi Tanah. Kesimpulan: Keterlanjuran terbitkannya sertifikat hak sebelum penetapan RTRW tetap sah karena telah melalui proses sebagaimana peraturan pendaftaran tanah dan peraturan penataan pertanahan kawasan pesisir. Perlindungan hukum terjadinya ketidaksesuaian hak atas tanah dengan RTRW bagi pemegang hak dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi dan konsolidasi sesuai perundang-undangan yang berlaku.