Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang = The Behavior of State Civil Apparatus in Providing KTP Services at the Population and Civil Registration Service of Enrekang Regency

Muh. Arief Indrawan. Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.). Latar belakang. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, pelayanan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya informasi yang diterima masyarakat, serta keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan administrasi KTP. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, difokuskan pada studi kasus melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku ASN dalam pelayanan KTP mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi, dan kesadaran moral sebagai bentuk tanggung jawab publik. Pelayanan diberikan secara adil dan merata, didukung oleh pelatihan pegawai, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pemanfaatan teknologi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Faktor pendukung meliputi monitoring berkala dan adanya pelayanan keliling, sementara faktor penghambat antara lain adalah keterbatasan fasilitas, kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat. Kesimpulan. Perilaku ASN dalam memberikan pelayanan KTP sudah mencerminkan karakter pelayanan publik yang baik, namun tetap diperlukan perbaikan dari sisi sarana, sistem sosialisasi, serta infrastruktur pendukung agar pelayanan menjadi lebih responsif dan inklusif.