Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantaeng = Analysis Role of Regional Government in Waste Management in Bantaeng Regency

A. AMBARWANSAH, Nomor Induk Mahasiswa E051201071, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul: “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bantaeng”, di bawah bimbingan Rahmatullah, S.IP., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran Pemerintah Daerah sebagai Pembuat Kebijakan (Regulator) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantaeng; (2) Peran Pemerintah Daerah sebagai Penyedia Layanan (Service Provider) dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian, untuk jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan penarikan Kesimpulan. Untuk lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah sangat mempengaruhi bagaimana sampah dikelola dan di olah. Peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan (regulator) telah membuat beberapa regulasi tentang pengelolaan sampah, diantaranya mencakup peraturan terkait pengumpulan, pemilihan dan pembuangan sampah. Regulasi yang dilahirkan Pemerintah Kabupaten Bantaeng diatas masih dianggap kurang maksimal dikarenakan dalam pembuatan kebijakan masih kurang melibatkan Masyarakat serta kurangnya sosialisasi ke Masyarakat. Selain itu, peran pemerintah sebagai penyedia layanan (service provider) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng juga masih kurang maksimal baik. Kendala yang di hadapi yaitu kurang maksimalnya pemahaman ke Masyarakat terkait pentingnya pemilihan sampah serta kurangnya anggaran yang menyebabkan ketersediaan tempat penyediaan pengumpulan sampah, peralatan di TPA serta luas lahan yang tidak sesuai dengan jumlah sampah yang masuk. Selain itu, terdapat Kawasan yang tidak dijangkau oleh pengangkut sampah dan ketersediaan bank sampah yang hanya berfokus pada sampah daur ulang.