Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 berdasarkan Strict Liability (Studi Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022) = Corporate Liability in Hazardous Waste Dumping Based on Strict Liability (Study of Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022)

Latar Belakang: Dalam Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022, upaya perbaikan kondisi oleh korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup dikesampingkan dan hanya dijadikan sebagai alasan yang meringankan. Penegasan judex juris kasasi tersebut mengindikasikan penerapan prinsip strict liability yang berperan penting dalam pembentukan hukum pidana lingkungan hidup melalui studi putusan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memahami kualifikasi dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana dumping limbah B3 berdasarkan prinsip strict liability melalui Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tindak pidana dumping limbah B3 diatur dalam Pasal 104 UU PPLH dan dapat dipertanggungjawabkan korporasi sesuai Pasal 68 ayat (2) dan (3) Perma 1/2023, dengan penerapan strict liability yang meniadakan pembuktian kesalahan apabila terjadi ancaman serius sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 1363 K/Pid.Sus/2012. (2) Penerapan hukum pidana dalam perkara a quo menunjukkan kurang cermatnya penuntut umum dan kelirunya pertimbangan hakim dalam menghubungkan terdakwa dengan perbuatannya termasuk dasar hukumnya, serta menegaskan bahwa perbaikan kondisi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dan bukan penerapan strict liability, melainkan penolakan alasan pembenar di luar undang-undang oleh judex juris. Kesimpulan: Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana dumping limbah B3 dapat dikenakan tanpa perlu pembuktian kesalahan melalui penerapan prinsip strict liability. Penolakan terhadap perbaikan kondisi sebagai alasan penghapus pidana oleh judex juris kasasi merupakan bentuk penegasan bahwa hal tersebut bukan penerapan strict liability.