Analisis Sistem Pemerintahan Sultan Hasanuddin Dalam Perspektif Collaborrative Governance = Analysis Of Sultan Hasanuddin's Government System From A Collaborrative Governance Perspective

Andi Mallarangen, Nomor Induk Mahasiswa E051181504, Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun Tesis yang berjudul Analisis Sistem Pemerintahan Sultan Hasanuddin dari Perspektif Collaborative Governance, dengan bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menganalisis sistem pemerintahan Sultan Hasanuddin dari sudut pandang Collaborative Governance dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, studi literatur, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Sultan Hasanuddin dalam proses kolaborasi dan diplomasi terkait konsep mare liberum atau perdagangan laut bebas. Kebijakan-kebijakan ini berperan penting dalam membangun landasan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan Collaborative Governance yang diterapkan Sultan Hasanuddin menunjukkan komitmen kuat terhadap kerja sama lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk menganalisis dinamika kebijakan dan diplomasi yang dilakukan Sultan Hasanuddin dalam menghadapi tantangan perdagangan maritim. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber sejarah yang relevan serta analisis kebijakan terkait praktik kolaboratif pada masa itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaborasi dan diplomasi Sultan Hasanuddin dalam menghadapi dominasi perdagangan maritim oleh pihak eksternal tidak hanya berdampak pada kebijakan perekonomian, namun juga memperkuat kedaulatan maritim. Penerapan kebijakan berbasis kerjasama ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat